Sekolah Kejuruan, Jawaban Mengatasi Pengangguran?

Sekolah Kejuruan, Jawaban Mengatasi Pengangguran?

DI tengah jumlah penganggur yang berlimpah dan perebutan lapangan kerja yang begitu ketat, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 26 (eks Sekolah Teknik Menengah Pembangunan) Rawamangun, Jakarta Timur, justru harus menolak tawaran kerja yang disodorkan kepada lulusannya. Sejak ekonomi berangsur membaik, berbagai surat permintaan kepada sekolah itu agar mengirimkan siswanya praktik dan magang kerja tidak pernah berhenti. Praktik dan magang kerja itu pun kadang berlanjut dengan mempekerjakan mereka sebagai tenaga kontrak atau tenaga tetap. Sebelum lulus, siswa SMK Negeri 26 biasanya telah mendapatkan tempat kerja. Sekitar 95 persen lulusan terbaru tahun 2004 telah diserap di pasar kerja.

WAJAR bila berbagai tawaran kerja tidak bisa dipenuhi. “Ada saja perusahaan yang marah karena tidak ada yang mau mengisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan,” kata Firdaus Nazir, Wakil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 26 Bidang Hubungan Industri.

Siswa SMK Negeri 26 Rawamangun memang memiliki sejumlah previlese yang tidak dinikmati kebanyakan siswa sekolah kejuruan lainnya. Fasilitas untuk belajar dan mengajar tergolong sangat layak untuk sebuah sekolah kejuruan. Sekolah itu menempati areal seluas 2,6 hektar dengan sejumlah bengkel kerja yang dilengkapi dengan seluruh peralatannya.

Untuk bidang studi mesin perkakas, tersedia tiga bengkel praktik. Satu bengkel praktik dilengkapi dengan mesin mekanik yang dioperasikan dengan komputer. Satu bengkel praktik lainnya dilengkapi dengan sepuluh mesin bubut dan empat mesin bor elektronik yang diperoleh dari bantuan Pemerintah Australia melalui program West Java Instititusional Development Project.

Sedangkan untuk bidang studi otomotif tersedia bengkel kerja dengan sebuah mobil Toyota Twin Cam utuh dan simulator mesin Toyota. Peralatan kerja dalam kualitas dan jumlah yang cukup memadai itu memungkinkan tiap anak mengoperasikan satu mesin tanpa antre.

Jam belajar dan masa studi SMK Negeri 26 lebih panjang dibandingkan tuntutan kurikulum. Sekolah dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 15.30. Masa studi berlangsung selama empat tahun dengan praktik kerja pada tahun terakhir.

Ketika kurikulum dianggap kurang memadai, sekolah itu pun berani membuat terobosan. Untuk bidang studi bangunan, misalnya, sekalipun kurikulum menuntut siswa fokus pada bidang spesialisasi tertentu, SMK Negeri 26 memberikan keterampilan bangunan secara menyeluruh kepada siswanya sesuai dengan kebutuhan pasar.

Jumlah tenaga pengajar memadai. Untuk 1.300 siswa, tersedia 99 guru bidang studi dan guru praktik. Hanya enam orang di antaranya dalam status tenaga honorer. Keahlian guru praktiknya pun bisa diandalkan karena mereka sering diikutkan dalam berbagai program pelatihan. Untuk bidang otomotif, misalnya, guru-guru SMK Negeri 26 memiliki kualifikasi instruktur Astra.

Disiplin menjadi suatu hal yang otomatis. Tidak ada siswa yang keluyuran saat jam pelajaran. Gerbang sekolah selalu dalam keadaan tertutup pada saat jam pelajaran. Terlibat dalam tawuran, membawa senjata tajam, dan menggunakan narkoba, dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat berakibat siswa dikeluarkan dari sekolah. Rambut gondrong atau dicat, tabu di sekolah itu.

Disiplin, ketersediaan sarana dan prasarana, keberadaan guru dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai, semuanya mendukung untuk melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi. Dengan kompetensi yang tinggi, otomatis mereka siap untuk mengisi lowongan di pasar kerja, bahkan dengan tingkat upah di atas rata-rata.

SEKOLAH kejuruan merupakan jawaban untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil tingkat menengah. Namun, sekolah kejuruan yang sekualitas dengan SMK Negeri 26 bisa dihitung dengan jari. Di Jakarta ada sekitar 250 SMK, di mana 16 di antaranya negeri. Sebagian besar sekolah itu berjalan ala kadarnya, tanpa memiliki gedung, bengkel, dan peralatan praktik yang memadai.

Sekolah kejuruan menjadi pelarian ketika mereka tidak diterima masuk sekolah menengah atas (SMA). Akibatnya, citra sekolah kejuruan secara umum terpuruk. Disiplin, kemampuan intelektual, dan keterampilan yang serba tanggung membuat perusahaan lebih suka merekrut lulusan SMA ketimbang lulusan sekolah kejuruan.

Staf Ahli Menteri Pendidikan Nasional Ace Suryadi mengemukakan bahwa SMK merupakan salah satu komponen yang penting dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Suatu waktu, jumlah siswa dan sekolah kejuruan harus lebih banyak daripada SMA karena SMA bertujuan mempersiapkan siswa ke perguruan tinggi. Sedangkan kebutuhan lulusan perguruan tinggi tidak banyak.

“Kita membutuhkan lebih banyak peserta didik yang mahir dan terampil yang siap bekerja di masyarakat,” kata Ace.

Saat ini perbandingan antara jumlah siswa dan sekolah kejuruan serta sekolah umum masih timpang. Menurut data Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2004, jumlah SMA mencapai 8.036 sekolah dengan 3.143.730 murid. Sementara jumlah SMK jauh lebih kecil, baru sekitar 5.300 sekolah dengan sekitar 2.200.000 murid.

Depdiknas, kata Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Gatot Hari Priowirjanto, terus berusaha memperbanyak jumlah SMK selain menambahkan program keterampilan pada sekolah umum yang sudah ada. Tiap tahun, kata Gatot, pemerintah mendirikan sekitar 50 SMK.

Untuk mempercepat pertumbuhan SMK, tahun lalu Depdiknas juga mendirikan 240 SMK dengan menempel pada institusi sekolah yang telah ada. Pemerintah juga memperbesar daya tampung SMK di 28 kota dengan mengefektifkan penggunaan ruangan dari pagi hingga malam hari.

“Kami harapkan dalam lima tahun mendatang perbandingan jumlah siswa kejuruan dengan sekolah umum bisa satu berbanding satu,” kata Gatot.

PERSOALANNYA, untuk menopang institusi pendidikan kejuruan yang baik, dibutuhkan biaya yang besar dan tidak bisa dibebankan semata-mata kepada orangtua murid. Apalagi siswa SMK pada umumnya berasal dari kalangan menengah dan bawah.

Uang sekolah di SMK Negeri 26 rata-rata Rp 90.000, belum termasuk uang praktik sebesar Rp 200.000 per tahun. Itu pun belum memadai karena kebutuhan bahan praktik untuk bidang studi teknologi untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan Rp 750.000 per siswa per tahun.

Padahal, hampir tidak ada alokasi budget dari pemerintah untuk bahan praktik dan pemeliharaan peralatan. Mau tidak mau intensitas praktik dikurangi. Bahan praktik kadang-kadang terpaksa menggunakan bahan pengganti.

Siswa jurusan bangunan SMK Negeri 46 kadang-kadang harus menggunakan batu bata tiruan dari kayu untuk praktik pemasangan bata. Cara itu terpaksa ditempuh untuk menghemat karena batu bata asli hanya bisa digunakan untuk dua kali praktik. Sesudah itu patah.

“Mana mungkin sekolah kejuruan bisa menghasilkan lulusan yang punya kompetensi bila mesin yang dipergunakan oblak-oblak, tidak presisi, dan tidak pernah diperbarui, sementara bahan untuk praktik tidak tersedia,” kata Firdaus.

Tanpa bantuan dari Pemerintah Australia, mesin-mesin untuk praktik siswa jurusan mekanik perkakas di SMK Negeri 26 sudah ketinggalan zaman. Mulai tahun ini proyek dari Pemerintah Australia berakhir. Konsekuensinya biaya perawatan dan bahan praktik tidak lagi tersedia.

Padahal, untuk menghasilkan rogum, alat penjepit, dibutuhkan biaya untuk bahan sekitar Rp 400.000. Itu merupakan kompetensi yang dituntut oleh kurikulum. Lalu, siapa yang harus membayar biaya itu. Orang tua jelas tidak mampu.

Gatot mengakui bahwa biaya operasional sekolah kejuruan lebih mahal daripada sekolah umum. Untuk sekolah kejuruan bidang teknologi, kata Gatot, biaya operasional bisa dua sampai empat kali lipat sekolah umum.

Dunia industri diharapkan dapat menopang kebutuhan itu. Wardiman Djojonegoro sewaktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan pendidikan sistem ganda dengan konsep link and match-nya. Akan tetapi, dunia industri tidak akan tertarik bergandengan tangan dengan sekolah kejuruan yang tidak kredibel, sekolah kejuruan yang siswanya tidak pernah bersentuhan dengan kerja praktik.

Terobosan lain adalah sekolah kejuruan menghasilkan produk yang bisa dijual. Hasil penjualan itu diharapkan dapat menutup kebutuhan bahan untuk praktik. Di sejumlah 28 SMK, menurut Gatot, telah dicoba menghasilkan traktor tangan. Dengan mengerjakan traktor tangan, seluruh kompetensi yang disyaratkan dalam kurikulum bisa dipenuhi. Hasilnya bisa dijual di pasar.

Sekolah kejuruan pun masih bermasalah. Meski SMK diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja, kenyataannya, kata Ace, pengangguran terbuka lebih banyak dari sekolah kejuruan. Beberapa bidang studi di sekolah kejuruan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Untuk menjawab persoalan ini, Depdiknas mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 600 miliar untuk proyek reengineering, mengalihkan bidang studi yang jenuh menjadi bidang studi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di Pasuruan, sebuah sekolah menengah ekonomi atas (SMEA) dialihkan dari bidang studi manajemen bisnis menjadi jurusan teknik kimia dan teknologi informasi yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Meski segudang masalah dihadapi, sekolah kejuruan menjadi harapan untuk menciptakan tenaga yang siap berkompetisi di lapangan kerja. Akan tetapi, pendidikan memang bukan jawaban untuk mengatasi masalah pengangguran.

Menurut Ace, merombak seluruh pendidikan sekalipun tidak akan bisa memecahkan persoalan pengangguran karena pengangguran merupakan masalah investasi untuk menciptakan lapangan kerja, bukan persoalan pendidikan.

“Meski sekolah menghasilkan lulusan seterampil dan seprofesional apa pun, mana bisa lulusannya bekerja bila lapangan kerja tidak tersedia?” kata Ace Suryadi.

Pendidikan lagi-lagi harus dipahami sebagai proses jangka panjang yang tidak semata-mata didesain untuk mengabdi pasar yang bersifat sesaat. Pendidikan bukan jawaban untuk kampanye politik memberantas pengangguran. (P Bambang Wisudo)